BerandaHukumAkses InformasiCara mengecek peraturan yang dicabut atau diubah melalui JDIH

Cara mengecek peraturan yang dicabut atau diubah melalui JDIH

Ikuti riwayat PP 5/2021 dan PP 28/2025 di JDIH untuk memilih peraturan yang tepat, memeriksa pasal pencabutan, dan menelusuri versi lama.

Sebuah salinan peraturan lama masih dapat ditemukan dan diunduh bertahun-tahun sesudah dicabut. Berkas itu bisa berguna untuk menelusuri peristiwa pada masa lalu. Untuk menjawab persyaratan yang berlaku pada hari ini, pembaca perlu memeriksa hubungan dokumen lama dengan peraturan yang mengubah atau mencabutnya.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan memberi contoh yang mudah ditelusuri. Pada halaman PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, bagian riwayat mencantumkan pencabutan oleh PP Nomor 28 Tahun 2025 pada 5 Juni 2025. Dari sisi sebaliknya, entri PP 28/2025 mencatat bahwa peraturan tersebut mencabut PP 5/2021.

Cari dengan jenis, nomor, dan tahun dokumen

Beberapa peraturan memiliki judul sangat mirip. Masukkan jenis peraturan, nomor, dan tahun sebelum memakai kata kunci topik. Kemudian cocokkan judul lengkap, instansi penerbit, serta terbitan resmi. Pastikan hasil pencarian mengantar ke halaman dokumen yang akan dijadikan sumber.

Perhatikan arah hubungan yang tertulis. Keterangan “mencabut” pada halaman suatu peraturan menyatakan bahwa peraturan tersebut bertindak terhadap aturan lain. Keterangan “dicabut oleh” memberi tahu pembaca dokumen mana yang menggantikannya. Menukar kedua frasa itu akan membalik urutan hukum meskipun nomor dan tahun sudah benar.

Periksa pasal yang menjelaskan perubahan

Setelah mengenali hubungan pada metadata JDIH, buka naskah penggantinya. Pada contoh perizinan, Pasal 550 huruf b PP 28/2025 menyebut pencabutan PP 5/2021. Huruf a pada pasal yang sama berbicara tentang keberlakuan ketentuan lain dengan syarat yang diatur. Membaca keduanya membantu memahami cakupan perubahan secara lebih tepat.

Dalam perkara perubahan sebagian, carilah pasal atau lampiran mana yang diganti dan telusuri apakah ada perubahan berikutnya. Simpan daftar perubahan menurut waktu. Pembaca dapat memerlukan naskah asal dan beberapa naskah perubahan untuk merekonstruksi ketentuan pada tanggal tertentu, terutama ketika sumber belum menyediakan versi konsolidasi yang bisa diverifikasi.

Gunakan garis waktu yang sesuai dengan peristiwa

Bayangkan perusahaan sedang meninjau dokumen yang pernah diajukan sebelum 5 Juni 2025, lalu mempersiapkan perubahan kegiatan sesudah tanggal itu. Kedua pekerjaan tersebut membutuhkan tanggal acuan yang berbeda. Periksa pula ketentuan peralihan sebelum menarik kesimpulan tentang pengaruh pergantian aturan terhadap izin tertentu.

Tautkan dokumen asal dan dokumen pengganti dalam arsip kerja, lalu catat apakah perubahan menyentuh pasal, lampiran, atau keseluruhan peraturan. Ketika satu perubahan hanya berlaku pada bagian tertentu, pembaca masih perlu membuka bagian lain yang dirujuk. Cara ini mengurangi risiko membaca pasal versi awal ketika pertanyaannya sebenarnya menyangkut naskah yang telah diperbarui.

Catatan riset yang dapat digunakan kembali memuat nomor aturan, tautan resmi, tanggal yang diteliti, serta pasal yang mendukung kesimpulan. Dengan susunan ini, orang lain bisa memahami mengapa dokumen lama tetap tersimpan dalam arsip dan mengapa dokumen yang berbeda dipilih untuk menjelaskan kewajiban saat ini.

Dokumen rujukan · JDIH Kementerian Keuangan, riwayat PP Nomor 5 Tahun 2021 · PP Nomor 28 Tahun 2025 pada JDIH Kementerian Keuangan · Naskah PP Nomor 28 Tahun 2025, ketentuan peralihan dan penutup

Baca juga · Tanggal penetapan, pengundangan, dan mulai berlaku, apa bedanya? · PP 28 Tahun 2025 mengganti aturan perizinan berbasis risiko, apa dampaknya?

Redaksi BizLaw News
Redaksi BizLaw Newshttp://bizlaw.news
Meja redaksi BizLaw News di Tebet, Jakarta Selatan. Redaksi membahas bisnis, hukum, dan regulasi melalui dokumen dan sumber yang dapat ditelusuri.
Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

IklanIklan dan Kemitraan BizLaw News. Hubungi redaksi.

Baca Juga

Komentar Pembaca