BerandaBisnisOJK membuka restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19

OJK membuka restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19

POJK 11/2020 memberi bank ruang merestrukturisasi kredit debitur terdampak COVID-19, termasuk UMKM. Persetujuan dan skema ditentukan oleh bank.

Arsip Maret 2020. Artikel ini dihimpun pada November 2026 berdasarkan dokumen dan laporan pada periode tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan memberi bank ruang untuk menyesuaikan perlakuan kredit bagi debitur yang terdampak pandemi. Ketentuan dalam POJK 11/2020 berlaku sejak 13 Maret 2020. Dalam penjelasan 19 Maret, OJK meminta bank proaktif mengidentifikasi debitur yang kegiatan usahanya terganggu.

Kebijakan tersebut mencakup debitur UMKM dan non-UMKM. Di tingkat usaha, gangguan bisa muncul saat pendapatan menyusut akibat pesanan dibatalkan, aktivitas perjalanan turun, atau pasokan bahan baku terhenti. Bank menilai hubungan antara gangguan itu dan kemampuan debitur memenuhi kewajibannya.

Suku bunga, tenor, dan jadwal pembayaran

Bentuk restrukturisasi dapat berbeda antarpeminjam. Bank dapat, antara lain, menyesuaikan suku bunga, memperpanjang jangka waktu, atau menata kembali tunggakan sesuai penilaian dan ketentuan yang berlaku. Dampaknya terhadap cicilan dan total pembayaran perlu dibaca dari penawaran yang diterima debitur.

POJK juga memberi perlakuan khusus untuk menilai kualitas kredit atau pembiayaan hingga Rp10 miliar berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga. Ketentuan penilaian itu bekerja pada sisi pencatatan bank. Penyesuaian pembayaran debitur memerlukan keputusan tentang fasilitas yang bersangkutan.

Catatan yang membantu saat menghubungi bank

Sebagai ilustrasi, perpanjangan tenor dapat menurunkan pembayaran bulanan jika saldo pokok dibagi selama jangka yang lebih panjang. Total biaya bisa berbeda jika bunga tetap diperhitungkan sepanjang masa perpanjangan. Debitur dapat meminta jadwal sebelum dan sesudah perubahan agar terlihat kapan pokok dibayar dan berapa kas yang tersedia untuk kebutuhan usaha. Perbandingan itu mengikuti nilai dan ketentuan fasilitas yang benar-benar ditawarkan.

Pemilik usaha dapat menjelaskan kondisi dengan data yang sudah tersedia, misalnya perubahan penjualan dibanding sebelum pandemi, daftar tagihan pelanggan yang tertunda, dan saldo kewajiban yang akan jatuh tempo. Gambaran arus kas beberapa bulan ke depan membantu membahas tenor dan besaran pembayaran yang mungkin dijalankan.

Poin yang paling berguna untuk diperiksa dalam persetujuan adalah jadwal pembayaran baru, perlakuan bunga selama masa keringanan, biaya yang mungkin timbul, dan kapan cicilan berikutnya harus dibayar. Debitur yang memiliki lebih dari satu fasilitas dapat meminta kejelasan tentang fasilitas mana saja yang tercakup.

Ilustrasi AI untuk BizLaw News. Bukti transaksi dan catatan disusun berurutan di atas meja.

Sumber

Baca juga Cara menyusun pengaduan konsumen keuangan beserta bukti dan kronologi.

Redaksi BizLaw News
Redaksi BizLaw Newshttp://bizlaw.news
Meja redaksi BizLaw News di Tebet, Jakarta Selatan. Redaksi membahas bisnis, hukum, dan regulasi melalui dokumen dan sumber yang dapat ditelusuri.
Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

IklanIklan dan Kemitraan BizLaw News. Hubungi redaksi.

Baca Juga

Komentar Pembaca