BerandaBisnisRCEP ditandatangani 15 negara, ini arti aturan asal barang

RCEP ditandatangani 15 negara, ini arti aturan asal barang

Indonesia dan 14 negara lain menandatangani RCEP pada 15 November 2020. Aturan asal barang menentukan kelayakan produk memperoleh tarif preferensi.

Arsip November 2020. Artikel ini dihimpun pada November 2026 berdasarkan dokumen dan laporan pada periode tersebut.

Indonesia dan 14 negara lain menandatangani Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP pada 15 November 2020. Perjanjian mencakup sepuluh negara ASEAN serta Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Para pemimpin menyampaikan penandatanganan itu dalam rangkaian pertemuan puncak RCEP.

Kesepakatan mencakup akses perdagangan barang, jasa, investasi, dan bidang lain. Bagi produsen yang memasok ke beberapa negara peserta, salah satu bagian yang perlu dibaca sejak awal ialah aturan asal barang. Bagian itu menentukan kapan sebuah produk memenuhi syarat untuk memperoleh tarif preferensi.

Mengapa tempat pengiriman berbeda dari asal produk

Produk yang dikirim dari Indonesia bisa dibuat dari bahan domestik dan bahan impor. Untuk mengetahui asalnya menurut perjanjian, eksportir perlu memeriksa kriteria yang berlaku untuk produk tersebut. Beberapa kriteria memakai perubahan klasifikasi tarif, nilai kandungan regional, atau syarat proses tertentu.

RCEP juga mengatur penggunaan barang asal dari negara peserta dalam penilaian asal produk. Ketentuan semacam ini relevan bagi pemasok yang membeli komponen dari beberapa negara di kawasan. Untuk menilainya, perusahaan tetap memerlukan klasifikasi tarif dan dokumen pendukung dari pemasok.

Satu contoh yang relevan adalah produsen yang menggunakan bahan dari Jepang, mengolahnya di Indonesia, lalu menjual produk ke Australia. Pelaku usaha perlu memeriksa apakah aturan produk membolehkan akumulasi dan bagaimana status asal bahan dibuktikan. Dokumen asal yang tersedia dari satu pemasok belum tentu mencakup seluruh bahan. Pemeriksaan harus berhenti pada kesimpulan per produk dan per rute, bukan pada anggapan tentang semua ekspor di kawasan.

Tahapan sebelum memakai tarif preferensi

Penandatanganan menjadi dasar bagi negara peserta menjalankan prosedur domestik masing-masing. Tarif preferensi dapat digunakan setelah perjanjian berlaku untuk pihak yang berkepentingan dan syarat impornya terpenuhi. Waktu penerapan serta penurunan tarif dapat berbeda menurut pasar dan barang.

Eksportir dapat mulai memeriksa kode barang, negara pemasok komponen, dan kemampuan memperoleh dokumen asal. Perhitungan manfaat akhirnya perlu membandingkan tarif yang sekarang dibayar dengan tarif preferensi yang mungkin diperoleh. Biaya menjaga catatan asal barang ikut memengaruhi manfaat nyata bagi perusahaan.

Foto arsip (2006). Terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Niels Johannes/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Sumber

Baca juga Cara membaca data ekspor BPS dari nilai FOB dan berat bersih.

Redaksi BizLaw News
Redaksi BizLaw Newshttp://bizlaw.news
Meja redaksi BizLaw News di Tebet, Jakarta Selatan. Redaksi membahas bisnis, hukum, dan regulasi melalui dokumen dan sumber yang dapat ditelusuri.
Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

IklanIklan dan Kemitraan BizLaw News. Hubungi redaksi.

Baca Juga

Komentar Pembaca