Arsip Agustus 2021. Artikel ini dihimpun pada November 2026 berdasarkan dokumen dan laporan pada periode tersebut.
Presiden Joko Widodo meluncurkan sistem Online Single Submission berbasis risiko pada 9 Agustus 2021. Sistem ini menggunakan tingkat risiko kegiatan untuk menentukan jenis perizinan yang diperlukan. Peluncuran menjadi bagian dari pelaksanaan perubahan kerangka perizinan setelah Undang-Undang Cipta Kerja.
Dalam sistem baru, Nomor Induk Berusaha atau NIB menjadi identitas usaha. Kegiatan berisiko rendah pada umumnya menggunakan NIB sebagai perizinannya. Untuk kegiatan lain, persyaratan dapat mencakup sertifikat standar, verifikasi, atau izin sesuai tingkat risiko.
Uraian kegiatan menentukan jalur perizinan
Perusahaan yang mengisi OSS perlu mengetahui kegiatan apa yang benar-benar dijalankan. Usaha makanan, misalnya, dapat membuat produk sendiri, mendistribusikan produk pihak lain, atau menjual melalui gerai. Masing-masing memiliki karakter kegiatan yang perlu dicocokkan dengan klasifikasi usaha.
Alamat, skala, dan kondisi lokasi juga relevan. Jika satu badan usaha menjalankan kegiatan di beberapa lokasi, pemeriksaan per lokasi membantu menemukan kewajiban yang berbeda. NIB menjadi awal untuk membaca dokumen yang dihasilkan dan tindak lanjut yang diperlukan sebelum operasi.
Sebagai contoh, pemilik usaha yang baru menambahkan proses pengemasan perlu menilai apakah proses tersebut sudah termasuk dalam kegiatan yang tercatat. Perluasan ke lokasi lain juga dapat menghasilkan dokumen berbeda meskipun merek dan badan usahanya sama. Karena itu, pemetaan kegiatan, bahan, lokasi, dan kapasitas yang jelas dapat mempercepat pengisian data dan tindak lanjut ketika standar atau verifikasi diminta.
Pantau status setiap persyaratan
Bagi usaha yang sudah memiliki izin, peluncuran OSS menimbulkan kebutuhan untuk mencocokkan data lama dengan sistem baru. Nomor dokumen, kegiatan yang tercatat, lokasi, dan status permohonan dapat disimpan dalam satu daftar. Daftar itu membantu ketika petugas meminta klarifikasi atau terjadi perubahan kegiatan.
Perusahaan dapat membedakan dokumen yang sudah terbit, standar yang harus dipenuhi, dan persyaratan yang masih perlu diverifikasi. Dengan cara ini, pengurusan melalui satu sistem dapat dinilai dari kelengkapan izin setiap kegiatan dan kesiapan usaha memenuhi kewajiban operasionalnya.
Ilustrasi AI untuk BizLaw News. Pemilik usaha menyiapkan data pada laptop di samping sampel produk.
Sumber
Baca juga Mengurus NIB di OSS, data kegiatan apa yang perlu disiapkan UMK?.



