BerandaRegulasiDJP luncurkan NIK sebagai NPWP orang pribadi

DJP luncurkan NIK sebagai NPWP orang pribadi

DJP meluncurkan format NPWP baru pada Juli 2022. NIK digunakan bagi wajib pajak orang pribadi penduduk, dengan penerapan layanan secara bertahap.

Arsip Juli 2022. Artikel ini dihimpun pada November 2026 berdasarkan dokumen dan laporan pada periode tersebut.

Kementerian Keuangan meluncurkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi penduduk pada 19 Juli 2022. DJP merujuk PMK 112/PMK.03/2022 dan menjelaskan bahwa format baru berlaku sejak 14 Juli. Penerapannya pada layanan dilakukan secara bertahap.

Format untuk orang pribadi penduduk berbeda dari format yang digunakan wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk. DJP menjelaskan penggunaan nomor 16 digit untuk kelompok tersebut dan identitas kegiatan usaha bagi tempat kegiatan usaha sesuai ketentuan.

Bedakan nomor identitas dan kewajiban pajak

Penggunaan NIK sebagai nomor identitas perpajakan berkaitan dengan administrasi wajib pajak. Kewajiban mendaftar, menghitung, atau melaporkan pajak tetap dinilai dari ketentuan substantif yang sesuai. Bagi orang yang sudah memiliki NPWP, kecocokan informasi antara data kependudukan dan data perpajakan menjadi bagian penting dari perubahan format.

DJP membedakan kartu atau nomor yang telah digunakan sebelumnya dari aktivitas pemadanan identitas pada layanan. Misalnya, laporan tahunan yang sudah tersimpan dapat memuat nomor 15 digit, sedangkan layanan tertentu mulai menerima identitas dengan format berbeda. Pemilik usaha dapat menjaga catatan yang menghubungkan nomor, entitas, dan periode dokumen agar rujukan lama tetap dapat ditemukan ketika diminta.

Perusahaan yang mencatat pemasok individu bisa menyiapkan ruang untuk menyimpan jenis nomor dan hasil pemadanan. Pencatatan yang rapi memudahkan ketika data pemasok dipakai untuk transaksi yang membutuhkan bukti potong, faktur, atau pelaporan.

Periksa perubahan di layanan yang dipakai

Meskipun format berlaku pada Juli, masing-masing sistem layanan dapat memiliki jadwal penggunaan yang berbeda selama transisi. Perubahan perlu diperiksa melalui pengumuman DJP dan platform yang digunakan agar nomor pada dokumen lama tetap dapat ditelusuri.

Bagi pemilik usaha perorangan, pemeriksaan sederhana dapat dimulai dari nama, tanggal lahir, dan nomor identitas yang tercantum pada layanan resmi. Data kependudukan bersifat sensitif. Pengiriman salinan identitas kepada mitra sebaiknya dilakukan melalui kanal yang sudah diverifikasi dan sebatas kebutuhan transaksi.

Ilustrasi AI untuk BizLaw News. Ponsel dengan tampilan direktori lembaga yang disamarkan dan brosur di meja.

Sumber

Baca juga Mengurus NIB di OSS, data kegiatan apa yang perlu disiapkan UMK?.

Redaksi BizLaw News
Redaksi BizLaw Newshttp://bizlaw.news
Meja redaksi BizLaw News di Tebet, Jakarta Selatan. Redaksi membahas bisnis, hukum, dan regulasi melalui dokumen dan sumber yang dapat ditelusuri.
Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

IklanIklan dan Kemitraan BizLaw News. Hubungi redaksi.

Baca Juga

Komentar Pembaca