BerandaRegulasiDevisa hasil ekspor SDA mulai mengikuti PP 36/2023

Devisa hasil ekspor SDA mulai mengikuti PP 36/2023

PP 36/2023 berlaku 1 Agustus. Eksportir SDA yang memenuhi ambang nilai perlu menempatkan sedikitnya 30 persen devisa pada ketentuan yang diatur.

Arsip Agustus 2023. Artikel ini dihimpun pada November 2026 berdasarkan dokumen dan laporan pada periode tersebut.

PP Nomor 36 Tahun 2023 mulai berlaku pada 1 Agustus dan mengatur pemasukan serta penempatan devisa hasil ekspor dari sumber daya alam. Ketentuan mencakup sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sesuai cakupan serta daftar barang ekspor yang berlaku.

Untuk pemberitahuan pabean ekspor dengan nilai paling sedikit US$250.000 atau setara, peraturan menetapkan kewajiban penempatan sedikitnya 30 persen dari devisa hasil ekspor sumber daya alam selama paling singkat tiga bulan. Penempatan mengikuti instrumen dan lembaga yang ditentukan.

Pemasukan dan penempatan terjadi pada tahapan berbeda

Eksportir perlu mengaitkan dokumen pabean dengan penerimaan pembayaran, terutama jika pembeli membayar dalam beberapa termin. Data pengapalan, faktur ekspor, dan bukti penerimaan membantu menelusuri nilai devisa untuk tiap transaksi.

Sebagai ilustrasi, untuk satu penerimaan devisa US$300.000 yang seluruhnya termasuk cakupan aturan, nilai 30 persen adalah US$90.000. Penempatan sebenarnya tetap mengikuti dokumen ekspor, waktu penerimaan, dan ketentuan mengenai rekening serta instrumen. Simulasi tersebut membantu bagian keuangan menguji kebutuhan modal kerja ketika sebagian penerimaan perlu ditempatkan dalam jangka tertentu dan penjualan menggunakan termin berbeda.

Penempatan dapat memengaruhi penggunaan dana untuk membeli bahan baku atau melunasi kewajiban. Bagian keuangan perlu membaca pilihan instrumen dan penggunaan dana yang diperbolehkan. Saldo yang diterima pada satu rekening belum menjelaskan apakah seluruh bagian dapat segera digunakan untuk semua kebutuhan.

Buat proyeksi kas menurut jadwal transaksi

Eksportir yang membayar pemasok lokal dalam rupiah dan menerima pembayaran luar negeri dalam valuta asing menghadapi perbedaan waktu dan mata uang. Proyeksi perlu menghubungkan termin pembayaran pembeli, persyaratan penempatan, tanggal gaji, serta pelunasan pinjaman.

Untuk mengurangi kesalahan pencatatan, satu berkas dapat memuat nomor pemberitahuan ekspor, nilai yang dilaporkan, tanggal pembayaran, serta informasi rekening atau instrumen yang digunakan. Apabila terdapat lebih dari satu bank, penanggung jawab internal perlu memastikan data dari masing-masing lembaga sesuai dengan transaksi yang sama.

Foto arsip (2006). Terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Niels Johannes/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Sumber

Baca juga Apa itu JISDOR dan mengapa kurs bank bisa berbeda?.

Redaksi BizLaw News
Redaksi BizLaw Newshttp://bizlaw.news
Meja redaksi BizLaw News di Tebet, Jakarta Selatan. Redaksi membahas bisnis, hukum, dan regulasi melalui dokumen dan sumber yang dapat ditelusuri.
Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

IklanIklan dan Kemitraan BizLaw News. Hubungi redaksi.

Baca Juga

Komentar Pembaca