BerandaRegulasiWajib halal tahap pertama berlaku mulai 18 Oktober

Wajib halal tahap pertama berlaku mulai 18 Oktober

BPJPH memberlakukan tahap pertama wajib halal pada 18 Oktober 2024. Jadwal produk makanan dan minuman UMK memiliki tahapan tersendiri.

Arsip Oktober 2024. Artikel ini dihimpun pada November 2026 berdasarkan dokumen dan laporan pada periode tersebut.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan tahap pertama kewajiban sertifikasi halal berlaku sejak 18 Oktober 2024. Pada kelompok makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, penahapan untuk pelaku usaha menengah dan besar berakhir pada 17 Oktober.

PP Nomor 42 Tahun 2024 mengatur jadwal terpisah untuk pelaku usaha mikro dan kecil pada kelompok produk itu. Masa penahapannya berlangsung sampai 17 Oktober 2026. Pelaku usaha perlu memastikan skala dan kelompok produk agar menggunakan tanggal yang sesuai.

Bedakan produk dan pihak yang mengajukan sertifikasi

Bagi produsen, ruang lingkup pemeriksaan dapat mencakup bahan, pemasok, proses, dan fasilitas yang digunakan. Usaha yang menjual produk dari pihak lain perlu memeriksa sertifikat dan keterangan produk dari pemasok serta tugasnya sendiri sebagai penjual.

Sebuah produsen makanan bisa memiliki varian dengan bahan tambahan berbeda. Bukti dari pemasok satu bahan belum cukup untuk menunjukkan cakupan seluruh produk. Pemilik usaha dapat menyiapkan daftar varian, komposisi, dan alur penggunaan bahan per fasilitas. Dengan begitu, ketika menambah produk atau mengubah pemasok, tim dapat mengetahui bagian dokumen mana yang perlu diperiksa tanpa mengulang penelusuran dari awal.

Satu usaha mungkin memiliki beberapa resep, menu, atau fasilitas produksi. Daftar produk dan daftar bahan perlu ditata agar penambahan varian atau pergantian bahan dapat diketahui. Dokumen yang terhubung ke produk dan pemasok membantu ketika perlu membuktikan konsistensi penggunaan bahan.

Persiapan sertifikasi berkaitan dengan operasi harian

Pelaku usaha dapat menghubungkan catatan pembelian dengan produk yang dibuat dan mendokumentasikan langkah penyimpanan serta pengolahan. Jika ada bahan yang diganti karena stok habis, petugas perlu mengetahui kapan perubahan membutuhkan pemeriksaan lanjutan.

Jadwal yang berbeda memberi ruang bagi usaha mikro dan kecil untuk menyiapkan dokumen lebih awal. Untuk menentukan jalur pengajuan, pemilik usaha dapat menggunakan informasi BPJPH yang sesuai dengan produk, skala usaha, dan proses produksi yang benar-benar dijalankan.

Ilustrasi AI untuk BizLaw News. Sampel label dan kemasan polos di meja kerja usaha kecil.

Sumber

Baca juga Mengurus NIB di OSS, data kegiatan apa yang perlu disiapkan UMK?.

Redaksi BizLaw News
Redaksi BizLaw Newshttp://bizlaw.news
Meja redaksi BizLaw News di Tebet, Jakarta Selatan. Redaksi membahas bisnis, hukum, dan regulasi melalui dokumen dan sumber yang dapat ditelusuri.
Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

IklanIklan dan Kemitraan BizLaw News. Hubungi redaksi.

Baca Juga

Komentar Pembaca