BerandaRegulasiOJK perbarui aturan modal minimum BPR

OJK perbarui aturan modal minimum BPR

POJK 7/2026 memperbarui ketentuan modal minimum BPR, termasuk perlakuan penambahan modal berupa tanah atau bangunan dengan syarat tertentu.

Arsip Juli 2026. Artikel ini dihimpun pada November 2026 berdasarkan dokumen dan laporan pada periode tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan pembaruan ketentuan permodalan Bank Perekonomian Rakyat pada 3 Juli 2026. POJK Nomor 7 Tahun 2026, yang mulai berlaku 30 Juni, memperbarui aturan kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bagi BPR.

Salah satu bagian mengatur pemenuhan modal inti minimum melalui penambahan modal disetor atau modal sumbangan berupa tanah dan bangunan dengan syarat tertentu. Pengaturan juga menyentuh kelengkapan administrasi, komponen permodalan, dan sanksi atas pelanggaran kewajiban pemenuhan.

Aset yang masuk sebagai modal perlu dinilai

Tanah dan bangunan memerlukan dokumen kepemilikan serta pemeriksaan terhadap kriteria yang ditetapkan. Pengakuannya pada permodalan memiliki konsekuensi yang berbeda dari penambahan kas. BPR perlu mempertimbangkan pencatatan, manfaat aset, dan keadaan likuiditas ketika memilih langkah yang sesuai.

Pemenuhan dari aset tetap juga perlu disandingkan dengan kebutuhan dana untuk operasi. Sebuah BPR dapat meningkatkan modal inti dengan skema yang memenuhi syarat, sementara pembayaran kewajiban jangka pendek masih memerlukan aset likuid. Pengurus dapat menelusuri kedua ukuran sebelum menyusun rencana pemenuhan. Dokumen penilaian dan persetujuan membantu menunjukkan dasar pengakuan aset pada laporan serta tenggat penyelesaian administrasinya.

Pemegang saham dan pengurus dapat menyusun gambaran posisi modal saat ini serta rencana perbaikan. Data aset, porsi modal yang diakui, dan potensi penurunan kualitas pembiayaan membantu menentukan seberapa besar kebutuhan penambahan modal.

Nasabah perlu membedakan indikator kesehatan

Modal mendukung kemampuan bank menyerap risiko. Nasabah yang menilai produk simpanan perlu memeriksa informasi khusus mengenai izin, syarat produk, dan ketentuan penjaminan simpanan. Perlakuan pada produk tertentu bergantung pada ketentuan yang berlaku bagi nasabah dan lembaga tersebut.

Bagi pengurus BPR, perubahan aturan juga perlu diterapkan pada pelaporan dan proses persetujuan internal. Pemeriksaan per dokumen memberi dasar untuk mengetahui persyaratan mana yang berasal dari POJK baru dan kapan tenggat administrasinya perlu dipenuhi.

Ilustrasi AI untuk BizLaw News. Laporan keuangan terbuka dengan penanda halaman, kacamata, dan kalkulator.

Sumber

Baca juga Cara cek legalitas lembaga keuangan dan kanal resminya di FIND OJK.

Redaksi BizLaw News
Redaksi BizLaw Newshttp://bizlaw.news
Meja redaksi BizLaw News di Tebet, Jakarta Selatan. Redaksi membahas bisnis, hukum, dan regulasi melalui dokumen dan sumber yang dapat ditelusuri.
Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

IklanIklan dan Kemitraan BizLaw News. Hubungi redaksi.

Baca Juga

Komentar Pembaca