BerandaRegulasiWajib halal UMK masuk tahap baru mulai 18 Oktober 2026

Wajib halal UMK masuk tahap baru mulai 18 Oktober 2026

Tahap Wajib Halal bagi produk makanan dan minuman UMK dimulai 18 Oktober 2026. Pelaku usaha perlu memeriksa kelompok produk dan dokumen bahan.

Arsip Oktober 2026. Artikel ini dihimpun pada November 2026 berdasarkan dokumen dan laporan pada periode tersebut.

Tahap kewajiban sertifikasi halal untuk kelompok produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari pelaku usaha mikro dan kecil dimulai 18 Oktober 2026. Jadwal itu mengikuti penahapan dalam PP Nomor 42 Tahun 2024. BPJPH menegaskan tanggal pelaksanaan dan menyampaikan persiapan ketentuan teknis untuk kondisi tertentu.

Bagi usaha makanan, persoalan praktisnya adalah kecocokan antara produk yang dijual dan dokumen dalam proses sertifikasi. Satu usaha bisa menjual produk sendiri, produk yang dibuat oleh mitra, dan barang bermerek dari pemasok. Setiap kelompok perlu ditelusuri menurut pihak dan fasilitas yang memproduksi.

Periksa produk, bahan, dan fasilitas yang digunakan

Daftar bahan dapat mencantumkan nama pemasok, jenis bahan, dan dokumen pendukung yang masih berlaku. Jika usaha memiliki beberapa produk, catatan tersebut perlu terhubung dengan resep atau komposisi masing-masing. Penggunaan bahan pengganti juga perlu dicatat karena dapat memengaruhi informasi yang diperiksa.

Satu perubahan yang perlu diwaspadai adalah penggunaan nama produk berbeda antara kemasan dan dokumen sertifikasi. Nama pada daftar penjualan, jenis produk, dan identitas produsen perlu dapat dicocokkan. Untuk produk dengan beberapa ukuran kemasan atau varian rasa, pelaku usaha dapat menelusuri ruang lingkup sertifikat dan dokumennya sebelum menyimpulkan bahwa seluruh barang yang dijual sudah tercakup.

Perusahaan yang menjalankan produksi di dua lokasi dapat memeriksa ruang lingkup fasilitas dan prosesnya. Identitas fasilitas pada dokumen harus dapat dicocokkan dengan kegiatan yang benar-benar dijalankan. Perubahan tempat atau mitra produksi perlu ditelusuri ketika memperbarui dokumen.

Jalur pengajuan mengikuti kondisi usaha

Ketentuan sertifikasi menyediakan prosedur sesuai karakter pelaku usaha, produk, dan proses. Jalur pernyataan pelaku usaha untuk UMK mengikuti syarat tertentu. Pemilik usaha perlu memeriksa kelayakan jalur melalui informasi BPJPH dan petunjuk yang berlaku pada saat pengajuan.

Untuk penjualan melalui ritel atau lokapasar, ketepatan pasangan antara sertifikat, nama produk, dan label membantu pengelola katalog. Bila produk belum tercakup, pemilik usaha dapat memeriksa langkah yang diperlukan sebelum memberikan keterangan halal kepada pelanggan dan mitra penjualan.

Ilustrasi AI untuk BizLaw News. Kopi dalam kemasan polos dan secangkir kopi yang disajikan di kafe.

Sumber

Baca juga Mengurus NIB di OSS, data kegiatan apa yang perlu disiapkan UMK?.

Redaksi BizLaw News
Redaksi BizLaw Newshttp://bizlaw.news
Meja redaksi BizLaw News di Tebet, Jakarta Selatan. Redaksi membahas bisnis, hukum, dan regulasi melalui dokumen dan sumber yang dapat ditelusuri.
Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

IklanIklan dan Kemitraan BizLaw News. Hubungi redaksi.

Baca Juga

Komentar Pembaca