Arsip Juli 2020. Artikel ini dihimpun pada November 2026 berdasarkan dokumen dan laporan pada periode tersebut.
Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan enam perusahaan global sebagai pemungut PPN produk digital luar negeri pada 7 Juli 2020. Kelompok pertama berisi Amazon Web Services, tiga entitas Google, Netflix International, dan Spotify. Pemungutan oleh perusahaan yang ditunjuk itu dijadwalkan mulai 1 Agustus.
Pada tahap ini, tarif yang disampaikan DJP adalah 10 persen dari harga sebelum pajak. Kebijakan mencakup barang tidak berwujud atau jasa digital dari luar negeri yang dikonsumsi di Indonesia. Pengguna dapat menjumpai penambahan pajak pada tagihan langganan atau pembelian digital sesuai ketentuan.
Tagihan langganan menjadi bukti pungut
DJP menjelaskan bahwa bukti pungut dapat berupa kuitansi, tagihan komersial, atau dokumen sejenis yang menunjukkan PPN dipungut. Pengguna dapat memeriksa identitas penjual, dasar harga, dan angka pajak pada dokumen tersebut. Pada layanan yang ditagih otomatis, dokumen umumnya perlu diambil dari akun atau surel tagihan.
Untuk perusahaan yang merupakan pengusaha kena pajak, PPN atas layanan digital yang dipakai dalam kegiatan usaha dapat dikreditkan sebagai pajak masukan jika memenuhi syarat. DJP menyebut perlunya memeriksa identitas pembeli pada bukti pungut, termasuk kondisi ketika alamat surel yang tercantum sesuai data pengusaha kena pajak.
Untuk langganan yang ditagih dalam valuta asing, bagian keuangan dapat menyimpan bukti tagihan dan catatan nilai rupiah yang benar-benar didebit. Selisih antara dua tagihan bulanan bisa berkaitan dengan pajak, perubahan paket, atau kurs. Identitas entitas penerbit tagihan juga penting bagi grup perusahaan yang menggunakan layanan yang sama di beberapa negara. Pemeriksaan per akun membantu menentukan transaksi mana yang memakai bukti pungut sesuai pengumuman DJP.
Implikasi untuk pembelian teknologi
Bisnis yang berlangganan penyimpanan awan, iklan, atau perangkat lunak perlu menghubungkan tagihan dengan entitas yang benar. Perusahaan dengan beberapa akun dapat mengalami kesulitan mencocokkan tagihan jika nama, surel, dan data pembelian tersebar di rekening pribadi pegawai.
DJP menyampaikan bahwa penunjukan dilakukan bertahap. Nama pada gelombang pertama membantu perusahaan mengenali tagihan yang akan berubah mulai Agustus, sementara pembelian dari pemasok lain perlu diperiksa berdasarkan pengumuman penunjukan berikutnya dan ketentuan yang berlaku.
Ilustrasi AI untuk BizLaw News. Ponsel dengan tampilan direktori lembaga yang disamarkan dan brosur di meja.
Sumber
Baca juga Cara menyusun pengaduan konsumen keuangan beserta bukti dan kronologi.



