Arsip April 2023. Artikel ini dihimpun pada November 2026 berdasarkan dokumen dan laporan pada periode tersebut.
Pemerintah memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai tertentu mulai 1 April 2023. Ketentuan PMK Nomor 38 Tahun 2023 menyasar penyerahan mobil dan bus listrik yang memenuhi kriteria kandungan lokal.
Untuk mobil dan bus yang memenuhi batas tingkat komponen dalam negeri minimal 40 persen, besaran PPN yang ditanggung pemerintah adalah 10 persen dari harga jual. Bus dengan tingkat komponen dalam negeri minimal 20 persen sampai kurang dari 40 persen mendapat skema berbeda, dengan 5 persen dari harga jual ditanggung pemerintah.
Periksa tipe kendaraan dan rincian harga
Pada kendaraan yang memenuhi skema 10 persen, pembeli menanggung bagian PPN 1 persen dari harga jual dalam sistem tarif umum 11 persen saat itu. Penghitungan tersebut perlu dilihat pada penyerahan yang benar-benar memenuhi syarat. Model, varian, dan daftar kendaraan yang ditetapkan menjadi rujukan bagi penjual.
Sebagai ilustrasi, pada harga jual Rp300 juta yang memenuhi skema PPN ditanggung pemerintah 10 persen, bagian yang ditanggung pemerintah berjumlah Rp30 juta. PPN yang dibayar pembeli pada ilustrasi tersebut sebesar Rp3 juta, sebelum mempertimbangkan biaya registrasi dan biaya lain. Contoh ini memakai perlakuan umum PMK pada kendaraan yang memenuhi syarat dan berguna untuk memeriksa rincian penawaran.
Bagi pembeli, rincian tertulis membantu memisahkan harga kendaraan, PPN yang mendapat fasilitas, biaya registrasi, dan pilihan pembiayaan. Pembelian beberapa unit untuk armada dapat memerlukan jadwal serah terima berbeda. Dokumen perpajakan perlu mengikuti transaksi yang mendapat perlakuan tersebut.
Insentif dan biaya penggunaan kendaraan
Fasilitas memengaruhi biaya pembelian awal. Perusahaan yang mempertimbangkan armada listrik tetap perlu menghitung kapasitas baterai untuk rute yang ditempuh, ketersediaan pengisian, serta waktu kendaraan tidak beroperasi ketika sedang diisi. Biaya penggunaan juga dipengaruhi tarif listrik dan pemeliharaan.
Bagi produsen, ketentuan kandungan lokal menghubungkan insentif permintaan dengan peluang bagi pemasok komponen. Dampaknya akan terlihat pada jenis kendaraan yang memenuhi daftar dan kemampuan pemasok memenuhi volume produksi. Daftar harga dan dokumen penyerahan memberi bukti paling langsung mengenai penerapan fasilitas pada transaksi.
Foto ilustrasi (2023). Sebuah Wuling Air EV di Surabaya. Alex Neman/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
Sumber
- PMK Nomor 38 Tahun 2023 tentang PPN DTP kendaraan listrik
- Penjelasan Kemenkeu terkait skema insentif April 2023
Baca juga Tanggal penetapan, pengundangan, dan mulai berlaku, apa bedanya?.



