Arsip Januari 2026. Artikel ini dihimpun pada November 2026 berdasarkan dokumen dan laporan pada periode tersebut.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KUHP memuat pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pada tanggal yang sama, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mulai berlaku.
Pengaturan korporasi berkaitan dengan tindakan yang dilakukan dalam hubungan kerja atau hubungan lain sesuai rumusan undang-undang. Dalam keadaan tertentu, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat yang berada di luar struktur formal juga dapat relevan. Penilaian tanggung jawab bergantung pada perkara dan unsur masing-masing tindak pidana.
Keputusan dan pelaksanaan perlu dapat ditelusuri
Perusahaan dapat memeriksa siapa yang berwenang menyetujui kegiatan, pihak yang menjalankannya, dan bagaimana penyimpangan dilaporkan. Catatan rapat, surat pendelegasian, serta bukti pemeriksaan membantu menunjukkan bagaimana keputusan dibuat.
Perhatian pada korporasi juga membuat jalur eskalasi internal menjadi penting. Persetujuan yang diberikan secara informal dapat sulit ditelusuri ketika beberapa unit mengerjakan tugas yang sama. Catatan persetujuan dan tindak lanjut membantu menunjukkan apa yang diketahui pada saat keputusan diambil. Pemeriksaan ini dapat diprioritaskan pada kegiatan yang melibatkan penugasan pihak luar, pembayaran, atau persetujuan pada lokasi berbeda.
Hubungan antara badan usaha dan pihak luar juga perlu dipahami. Pemasok, agen, atau kontraktor dapat menjalankan kegiatan berdasarkan penugasan tertentu. Kontrak, pengawasan pelaksanaan, dan catatan tindak lanjut memberi informasi tentang batas tugas dan tindakan yang diketahui oleh perusahaan.
Pengendalian yang dilakukan perlu memiliki bukti
Kebijakan internal menjadi lebih berguna ketika diikuti pelatihan, saluran pelaporan, dan tindak lanjut. Perusahaan perlu mengetahui apakah pengendalian yang dirancang benar-benar berjalan di unit yang berhadapan dengan risiko. Catatan yang menunjukkan waktu, penanggung jawab, dan hasil pemeriksaan dapat membantu menilai penerapannya.
KUHP memuat dasar penilaian substantif, sedangkan KUHAP mengatur proses pidana. Tim hukum perlu merujuk pada dokumen yang sesuai ketika membahas unsur tindak pidana, kedudukan pihak, atau proses penanganan perkara. Catatan ini penting ketika satu persoalan melibatkan korporasi sekaligus individu.
Ilustrasi AI untuk BizLaw News. Dua edisi dokumen hukum pada meja arsip, dengan halaman berpenanda.
Sumber
Baca juga Cara membaca putusan pengadilan dengan membedakan dalil, pertimbangan, dan amar.



