BerandaRegulasiOJK terbitkan aturan perdagangan aset kripto

OJK terbitkan aturan perdagangan aset kripto

POJK 27/2024 mengatur perdagangan aset keuangan digital termasuk kripto. Peraturan menyiapkan kerangka perizinan, tata kelola, dan pelindungan konsumen.

Arsip Desember 2024. Artikel ini dihimpun pada November 2026 berdasarkan dokumen dan laporan pada periode tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 27 Tahun 2024 mengenai penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto. Aturan tersebut disusun dalam rangka alih tugas pengaturan dan pengawasan sesuai mandat UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Materinya mencakup penyelenggara perdagangan, perizinan, mekanisme kegiatan, tata kelola, dan pelindungan konsumen. Bagi pengguna platform, perubahan pengawasan perlu dicermati melalui pemberitahuan resmi tentang penyelenggara dan jalur pengaduan yang berwenang.

Izin platform dan karakter aset perlu diperiksa

Legalitas penyelenggara berkaitan dengan pihak yang memberikan layanan. Karakter produk tetap perlu dilihat tersendiri, antara lain volatilitas, likuiditas, biaya, serta cara aset disimpan. Ketentuan pengawasan memberi kerangka penyelenggaraan tetapi nilai aset masih dapat berubah.

OJK mencatat aturan itu diundangkan pada 12 Desember 2024 dan dijadwalkan berlaku pada 10 Januari 2025. Jeda tersebut memberi waktu bagi penyelenggara untuk memeriksa dokumen operasional sebelum beralih ke kerangka pengawasan yang baru. Bagi pengguna, perubahan pada identitas pihak yang berwenang perlu dibedakan dari perubahan fitur, saldo, dan kontrak layanan yang dikomunikasikan platform.

Pengguna dapat menyimpan bukti transaksi dan perjanjian layanan untuk mengetahui di mana aset atau dana dicatat. Jika ada perubahan nama badan usaha, pengelola sistem, atau syarat penggunaan dalam masa transisi, bukti itu membantu mencocokkan saldo dan status layanan.

Masa peralihan membutuhkan komunikasi yang jelas

Penyelenggara perlu menilai dokumen izin, pembagian fungsi, proses pengaduan, dan kebijakan internal yang akan mengikuti pengawasan OJK. Pengumuman kepada pengguna sebaiknya menyebut perubahan yang memengaruhi transaksi, batas waktu, dan saluran resmi untuk konfirmasi.

Pelaku usaha yang memberikan layanan pendukung dapat menelusuri kontrak yang bergantung pada persetujuan atau status pihak lain. Pemetaan tersebut membantu menentukan apakah perubahan menyentuh layanan yang sudah berjalan atau memerlukan langkah administrasi sebelum layanan baru dapat dimulai.

Ilustrasi AI untuk BizLaw News. Ponsel dengan tampilan direktori lembaga yang disamarkan dan brosur di meja.

Sumber

Baca juga Cara cek legalitas lembaga keuangan dan kanal resminya di FIND OJK.

Redaksi BizLaw News
Redaksi BizLaw Newshttp://bizlaw.news
Meja redaksi BizLaw News di Tebet, Jakarta Selatan. Redaksi membahas bisnis, hukum, dan regulasi melalui dokumen dan sumber yang dapat ditelusuri.
Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

IklanIklan dan Kemitraan BizLaw News. Hubungi redaksi.

Baca Juga

Komentar Pembaca