Arsip Januari 2025. Artikel ini dihimpun pada November 2026 berdasarkan dokumen dan laporan pada periode tersebut.
Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024 mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Tarif PPN menjadi 12 persen. Untuk banyak transaksi di luar barang mewah yang dikenai PPnBM dan untuk jasa yang dicakup aturan, PPN dihitung dari dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, penggantian, atau nilai impor.
Dalam contoh sederhana dengan harga jual sebelum pajak Rp1 juta, tarif 12 persen dikalikan dasar 11/12 dari harga menghasilkan Rp110.000. Beban efektif pada contoh tersebut setara dengan 11 persen dari harga jual. Barang yang mendapat perlakuan khusus perlu diperiksa berdasarkan skemanya sendiri.
Barang mewah dan transaksi konsumen akhir
PMK mengatur perlakuan khusus untuk barang yang tergolong mewah dan dikenai PPnBM. Penjualan barang mewah kepada konsumen akhir juga memiliki pengaturan peralihan Januari. Tim pajak perlu mencocokkan karakter barang, pihak pembeli, dan tanggal transaksi sebelum menggunakan dasar pengenaan pajak.
Satu nota penjualan dapat memuat kelompok barang dengan perlakuan berbeda. Pengujian sistem sebaiknya dilakukan pada tingkat baris, termasuk diskon dan pembulatan yang relevan. Jika transaksi memakai harga yang sudah termasuk PPN, penghitungan kembali perlu mengikuti dasar dan perlakuan barang. Informasi pada faktur perlu dapat direkonsiliasi dengan nilai yang diterima di kasir serta pencatatan di buku penjualan.
Pengusaha kena pajak yang menjalankan beberapa jenis transaksi dapat menyiapkan tabel perlakuan per kelompok. Daftar ini membantu pengelola kasir, penyusun faktur, dan bagian pembukuan menerapkan cara penghitungan yang sama pada transaksi yang sejenis.
Faktur dan rekonsiliasi pada masa transisi
Sistem penagihan dapat menampilkan tarif dan dasar pengenaan secara terpisah. Penjelasan kepada pelanggan akan lebih jelas jika membedakan harga sebelum pajak, dasar hitung, dan pajak yang dibayar. Pembulatan serta perlakuan atas penggantian faktur juga perlu dicocokkan dengan penjelasan resmi DJP.
Untuk pengujian internal, perusahaan dapat memilih contoh penjualan reguler, barang mewah, dan transaksi khusus. Membandingkan hasil hitung dari harga jual dengan dokumen pajak membantu menemukan kesalahan konfigurasi sebelum transaksi direkap dan dilaporkan.
Ilustrasi AI untuk BizLaw News. Bukti transaksi dan catatan disusun berurutan di atas meja.
Sumber
Baca juga Tanggal penetapan, pengundangan, dan mulai berlaku, apa bedanya?.



