Arsip Februari 2024. Artikel ini dihimpun pada November 2026 berdasarkan dokumen dan laporan pada periode tersebut.
Pemerintah mengundangkan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 pada 20 Februari. Aturan yang dikenal sebagai Publisher Rights itu mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Mekanisme kerja sama dengan perusahaan pers menjadi salah satu unsur pelaksanaannya.
Kerja sama dapat berhubungan dengan lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita, atau bentuk lain yang disepakati. Setiap bentuk memiliki konsekuensi berbeda untuk media. Lisensi menuntut kejelasan hak penggunaan, sedangkan bagi hasil memerlukan cara mengukur pendapatan serta prosedur pemeriksaan yang dapat dipahami kedua pihak.
Ukuran audiens berguna dalam negosiasi
Perusahaan pers dapat mulai dari informasi tentang bagaimana pembaca menemukan berita, halaman yang menerima kunjungan, dan konten mana yang mengandalkan distribusi melalui platform tertentu. Catatan ini membantu perusahaan menjelaskan nilai konten serta menentukan data yang diperlukan dalam perjanjian.
Berbagi data agregat dapat membantu media memahami bagaimana pembaca menemukan dan menggunakan berita. Dalam perjanjian, kedua pihak dapat menetapkan periode pelaporan, satuan ukur, dan batas penggunaan data. Perbedaan definisi antara tayangan, kunjungan, dan pembaca unik dapat memengaruhi perhitungan. Istilah yang jelas juga membantu ketika ukuran audiens menjadi dasar untuk membahas lisensi atau bagi hasil.
Platform juga memiliki tanggung jawab yang disebut dalam peraturan terkait perlakuan terhadap perusahaan pers dan dukungan terhadap jurnalisme berkualitas. Cakupan pihak dan syarat kerja sama perlu diperiksa dari naskah resmi agar ketentuan dapat dipetakan sesuai kegiatan masing-masing.
Waktu peralihan memberi ruang menyiapkan kontrak
Perpres menetapkan mulai berlaku setelah enam bulan sejak diundangkan. Pada masa persiapan, perusahaan pers dapat mencatat siapa yang memiliki hak atas foto, teks, video, dan arsip berita. Hak untuk menerbitkan materi sendiri dapat berbeda dari hak untuk memberi lisensi kepada pihak lain.
Rancangan kontrak dapat memuat jenis penggunaan berita, jangka waktu, data yang dapat diakses, dan cara menyelesaikan perbedaan hitungan. Pemisahan setiap komponen memberi dasar yang lebih jelas sebelum media dan platform menentukan bentuk kerja sama yang paling sesuai.
Ilustrasi AI untuk BizLaw News. Pensil merah dan lembar koreksi di meja redaksi.
Sumber
Baca juga Cara mengecek peraturan yang dicabut atau diubah melalui JDIH.



