BerandaHukumUU ITE 2024 mengatur kontrak baku elektronik lintas negara

UU ITE 2024 mengatur kontrak baku elektronik lintas negara

Perubahan kedua UU ITE menambah Pasal 18A, yang mengatur penerapan hukum Indonesia pada kontrak baku elektronik lintas negara dalam kondisi tertentu.

Arsip Januari 2024. Artikel ini dihimpun pada November 2026 berdasarkan dokumen dan laporan pada periode tersebut.

Perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan pada 2 Januari 2024 melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 18A yang ditambahkan mengatur kontrak elektronik internasional dengan klausula baku yang dibuat penyelenggara sistem elektronik.

Pasal tersebut menetapkan penggunaan hukum Indonesia pada kondisi yang dirumuskan dalam undang-undang. Kondisi itu berkaitan dengan pengguna asal Indonesia yang memberi persetujuan dari yurisdiksi Indonesia, tempat pelaksanaan kontrak, atau hubungan kegiatan usaha penyelenggara dengan Indonesia sesuai rumusan pasal.

Periksa syarat layanan yang diterima pengguna

Banyak layanan digital menawarkan kontrak baku melalui tombol persetujuan pada aplikasi atau situs. Tim hukum perlu melihat versi syarat yang tampil, badan usaha yang menjadi pihak, dan cara pengguna menyatakan persetujuan. Dokumen kontrak internal dapat berbeda dari tampilan yang benar-benar diterima pengguna.

Satu skenario yang perlu diperiksa adalah pendaftaran pengguna Indonesia pada layanan yang menagih pembayaran melalui entitas di luar negeri. Alamat penerbit tagihan memberi satu petunjuk mengenai pihak dalam kontrak. Cara persetujuan, tempat kontrak dilaksanakan, dan hubungan kegiatan usaha dengan Indonesia memberi petunjuk lain. Tim hukum perlu mencocokkan keadaan tersebut dengan rumusan Pasal 18A sebelum memakai rancangan klausul yang sama untuk semua pasar.

Pasal 18A juga memberi perhatian pada bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami serta prinsip iktikad baik dan transparansi. Informasi mengenai biaya, perpanjangan langganan, pembatalan, dan penanganan sengketa menjadi bagian yang layak diperiksa pada antarmuka pelanggan.

Dokumentasi persetujuan mengurangi sengketa pembuktian

Untuk layanan yang berjalan di beberapa negara, arsip dapat memuat wilayah layanan, versi kontrak, tanggal berlaku, dan informasi perubahan yang disampaikan kepada pengguna. Bukti tersebut dapat membantu ketika pihak berbeda memiliki catatan yang berbeda tentang syarat transaksi.

Pemrosesan data pribadi atau pemasaran digital dapat tunduk pada aturan lain. Pemeriksaan Pasal 18A berguna sebagai bagian dari peninjauan kontrak lintas negara yang lebih luas, terutama untuk menentukan klausula, prosedur pengaduan, dan bukti persetujuan yang harus disiapkan penyedia.

Ilustrasi AI untuk BizLaw News. Ponsel dengan tampilan direktori lembaga yang disamarkan dan brosur di meja.

Sumber

Baca juga Cara mengecek peraturan yang dicabut atau diubah melalui JDIH.

Redaksi BizLaw News
Redaksi BizLaw Newshttp://bizlaw.news
Meja redaksi BizLaw News di Tebet, Jakarta Selatan. Redaksi membahas bisnis, hukum, dan regulasi melalui dokumen dan sumber yang dapat ditelusuri.
Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

IklanIklan dan Kemitraan BizLaw News. Hubungi redaksi.

Baca Juga

Komentar Pembaca